Talawang News, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program pembaruan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga memastikan dampak positif bagi lingkungan serta kesejahteraan sosial dan ekonomi warga.
Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kalteng, Andi Arsyad, melalui Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Agus Viriono, S.T., M.T., menegaskan bahwa pendekatan utama dalam program ini adalah mendengar langsung aspirasi masyarakat.
“Kami membangun kawasan permukiman dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata warga. Desain yang diterapkan sederhana, tetapi tetap fungsional dan sesuai dengan karakteristik lingkungan setempat,” ujar Agus pada Selasa (25/3/2025).
Pemprov Kalteng menerapkan sistem pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap proyek mencerminkan kebutuhan serta nilai-nilai komunitas setempat.
Selain itu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diberdayakan sebagai mitra utama dalam pengadaan barang dan jasa. Langkah ini tidak hanya menggerakkan perekonomian lokal, tetapi juga menjamin kualitas teknis pembangunan yang lebih baik.
“Dengan melibatkan UMKM lokal, kami ingin memastikan bahwa manfaat pembangunan ini bisa dirasakan secara luas, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial,” tambah Agus.
Pembangunan infrastruktur dalam program ini mencakup peningkatan akses jalan dan sarana transportasi, sehingga mempermudah mobilitas warga serta mempercepat akses ke pasar dan sumber daya penting lainnya.
Di Kabupaten Seruyan, misalnya, tenaga kerja lokal diprioritaskan dalam proyek-proyek pembangunan. Langkah ini tidak hanya membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, tetapi juga membuktikan komitmen pemerintah dalam memberdayakan sumber daya manusia daerah.
“Kami memastikan bahwa setiap tahap pembangunan melibatkan warga lokal agar mereka juga merasakan manfaat langsung, baik dari segi ekonomi maupun keterampilan yang diperoleh selama proses pembangunan,” jelas Agus.
Selain itu, Pemprov Kalteng menerapkan sistem e-catalog dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan sistem ini, UMKM lokal memiliki kesempatan yang lebih adil untuk bersaing dan berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan.
Meski menghadapi tantangan, seperti perubahan regulasi dari pemerintah pusat, Dinas Perkimtan Kalteng terus mencari solusi melalui survei dan konsultasi dengan masyarakat sebelum proyek dimulai.
“Program ini bukan hanya soal membangun permukiman, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tutup Agus.
Dengan prinsip inklusif, adil, dan berkelanjutan, Pemprov Kalteng berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan berbasis kebutuhan nyata warga, sehingga menciptakan permukiman yang lebih layak, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.
