Palangka Raya, Talawangnews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan bergerak cepat merespons kisah Nor Anisa Indriyani, remaja asal Desa Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, yang viral di media sosial karena terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK akibat keterbatasan ekonomi.
Respons tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran yang menegaskan bahwa tidak boleh ada anak usia sekolah kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena persoalan biaya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, langsung meminta pihak Kaltengpedia membagikan nomor kontak Nor Anisa atau keluarganya agar pemerintah dapat segera melakukan pendampingan dan memastikan yang bersangkutan tetap melanjutkan pendidikan.
“Terima kasih admin Kaltengpedia, boleh share nomor kontak yang bersangkutan atau yang bisa dihubungi agar kami bisa tindak lanjuti. Harus tetap sekolah Adik Nur Anisa,” tulis Reza melalui kolom komentar unggahan tersebut.
Menurut Reza, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya memastikan seluruh anak pada jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus di bawah kewenangan provinsi memperoleh akses pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi.
“Kami terus berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa anak-anak Kalimantan Tengah tidak ada alasan untuk tidak sekolah, terutama di bawah kewenangan provinsi. Kami juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal bersama,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).
Ia kembali menegaskan bahwa peserta didik dari keluarga kurang mampu tidak dikenakan pungutan maupun sumbangan saat masuk SMK negeri. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan melalui Program Seragam Gratis bagi siswa yang membutuhkan.
“Masuk SMK tidak bayar. Karena keterbatasan ekonomi juga tidak boleh dibebani pungutan atau sumbangan apa pun. Ada bantuan seragam gratis dari Bapak Gubernur untuk yang membutuhkan,” katanya.
Reza berharap masyarakat tidak ragu melaporkan persoalan serupa kepada Dinas Pendidikan agar pemerintah dapat memberikan pendampingan sejak dini. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media menjadi bagian penting untuk memastikan tidak ada lagi anak di Kalimantan Tengah yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. (Redaksi)
