Talawang News, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya memperkuat pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai langkah preventif dalam mengatasi permasalahan lingkungan, terutama terkait banjir yang kerap terjadi di musim hujan. Dalam pertemuan lintas sektor baru-baru ini, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai pengelolaan DAS yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pada awal tahun 2024, sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, termasuk Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, dan Murung Raya, mengalami banjir akibat hujan deras. Menurut catatan, banjir ini mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial bagi daerah terdampak, terutama yang berada di sepanjang bantaran sungai dengan posisi rendah.
Upaya Optimalisasi Anggaran Melalui DBHDR
Pemerintah mengumumkan bahwa mulai tahun 2024, kegiatan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS akan mendapat dukungan dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBHDR).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024 telah menetapkan alokasi tersebut untuk memastikan tersedianya anggaran bagi perencanaan dan pelaksanaan program DAS. Forum DAS diinstruksikan segera menyusun rencana kerja untuk lima tahun ke depan agar tujuan pengelolaan DAS dapat tercapai secara optimal.
Dalam sambutannya, Plt. Sekda Kalteng, Katma F. Dirun menyampaikan pihak pemerintah menekankan bahwa DAS merupakan kesatuan ekosistem yang aktivitasnya, baik di hulu maupun hilir, berdampak langsung terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi, integrasi, dan sinergi antara berbagai pihak untuk mewujudkan pengelolaan DAS yang rasional dan berkelanjutan.
“Penting bagi kita semua untuk bekerja sama secara proaktif dan membangun kesamaan persepsi. Dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan DAS yang berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Katma.
Dirinya menambahkan Kalimantan Tengah sendiri telah ditetapkan sebagai Pusat Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam, termasuk DAS, menjadi prioritas utama guna mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Agustan Saining mengatakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah kunci utama dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan kekeringan di wilayah Kalimantan Tengah.
“Melalui forum koordinasi ini, kami berharap tercipta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk bersama-sama merawat dan mengelola ekosistem DAS secara berkelanjutan,” tandasnya.
Agustan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan menyampaikan bahwa perlindungan kawasan hutan yang menjadi bagian dari DAS adalah prioritas.
“Dengan komitmen kuat dan dukungan dari berbagai pihak, Kalimantan Tengah dapat menjadi contoh pengelolaan DAS yang adaptif terhadap perubahan iklim, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bijak,” ucapnya.
Ia berharap bahwa forum ini tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi juga mampu mendorong lahirnya inovasi dalam pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. “Mari kita jadikan periode 2024-2029 sebagai momentum untuk bekerja lebih baik dalam menjaga alam kita, agar manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan yang akan datang,” pungkasnya.
