Palangka Raya, Talawangnews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan gratis bagi masyarakat. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak empat Sekolah Rakyat dipersiapkan di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan dua Sekolah Rakyat telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yakni di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Sementara dua sekolah lainnya di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kotawaringin Timur segera beroperasi.
Menurut Reza, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas pemerintah pusat yang bertujuan membuka kesempatan belajar bagi lebih banyak anak di Kalimantan Tengah.
“Pesan Pak Gubernur selalu sama, yaitu kita harus berkolaborasi. Bukan hanya Pemerintah Provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota, agar seluruh program Bapak Presiden di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik. Khususnya di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan tentu siap memberikan dukungan penuh,” ujarnya saat meninjau Sekolah Rakyat di Jalan Tjilik Riwut Km 39, Palangka Raya, Selasa (14/7/2026).
Selain mendukung operasional empat Sekolah Rakyat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi yang memiliki kapasitas lebih besar.
Reza menjelaskan, sekolah yang diusulkan itu diproyeksikan mampu menampung sekitar 3.000 peserta didik, lebih besar dibandingkan Sekolah Rakyat yang dikelola pemerintah kabupaten dan kota dengan kapasitas sekitar 1.080 siswa.
“Kalau yang dikelola kabupaten atau kota daya tampungnya sekitar 1.080 siswa, maka untuk Sekolah Rakyat tingkat provinsi diproyeksikan mampu menampung hingga sekitar 3.000 siswa. Semuanya merupakan bagian dari program pemerintah pusat dan seluruh biaya pendidikan akan diberikan secara gratis bagi peserta didik,” katanya.
Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian terhadap lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi. Kajian tersebut meliputi kondisi lahan, aspek teknis, serta keamanan agar pembangunan dapat berjalan sesuai standar dan menghasilkan sarana pendidikan yang layak bagi generasi muda Kalimantan Tengah. (Redaksi)
