PALANGKA RAYA — Di tengah meningkatnya ancaman musim kemarau ekstrem akibat fenomena El Niño dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengamat ekonomi regional mengingatkan pentingnya memandang persoalan ini secara holistik. Karhutla dan kekeringan tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai isu lingkungan, melainkan sebuah rangkaian risiko ekonomi makro yang dapat memukul rantai pasok pangan, memicu inflasi, hingga menekan daya beli masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Ekonom Muda Kalteng, Rio Kriswana, menegaskan bahwa dampak El Niño dan karhutla membentuk efek domino yang saling terkait erat dari sektor hulu hingga hilir.
“El Niño meningkatkan risiko kekeringan dan mundurnya masa tanam, yang berpotensi menurunkan produktivitas pertanian. Di sisi lain, karhutla memperbesar risiko gangguan mobilitas dan distribusi barang. Ketika produksi menurun dan distribusi terganggu secara bersamaan, kita menghadapi double supply shock yang berisiko mengerek naik harga pangan dan menekan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rio, Minggu (23/8/2026).
Rio memaparkan, Kalteng memasuki periode kemarau tahun ini dengan basis produksi pangan yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Kalteng pada tahun 2025 tercatat sebesar 333,43 ribu ton gabah kering giling (GKG), turun 8,94 persen dari tahun 2024 yang mencapai 366,15 ribu ton. Sementara itu, luas panen juga mengalami koreksi 12,49 persen menjadi 97,15 ribu hektare.
Situasi tersebut semakin diperberat oleh analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Dasarian I Agustus 2026, di mana indeks ENSO telah berada pada kondisi El Niño dengan intensitas kuat, menempatkan sejumlah wilayah Kalteng dalam kategori siaga kekeringan meteorologis.
Menurut Rio, apabila gangguan produksi lokal ini beririsan dengan hambatan distribusi akibat kabut asap karhutla, dampaknya akan menjalar luas. “Tekanan ini tidak berhenti pada petani atau harga beras semata, tetapi juga merembet ke pedagang, sektor transportasi, rumah makan, UMKM, hingga konsumsi rumah tangga secara keseluruhan,” tambahnya.
Dalam mengukur dampak kerugian, Rio menekankan perlunya pendekatan dari hulu ke hilir yang tidak sekadar menghitung luas lahan terbakar, melainkan melihat indikator makro seperti:
-
Penurunan produktivitas dan volume produksi padi yang hilang.
-
Tambahan biaya produksi petani (pompanisasi dan input pertanian) serta lonjakan biaya logistik.
-
Pergerakan harga gabah di tingkat petani dan harga beras di tingkat konsumen.
-
Laju inflasi pangan dan Nilai Tukar Petani (NTP). Sebagai catatan, NTP gabungan Kalteng pada Juli 2026 tercatat di angka 136,95, naik tipis 0,15 persen dibanding bulan sebelumnya.
Kerugian ekonomi ini harus dipetakan menjadi dua bagian, yakni direct economic loss (hilangnya hasil produksi dan kenaikan biaya langsung) serta indirect economic loss (lonjakan harga, penurunan omzet usaha, dan melemahnya konsumsi masyarakat).
Terkait langkah penanganan, Rio menyambut baik kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026) untuk memimpin langsung peninjauan dan penguatan penanganan karhutla di lapangan. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk menaikkan paradigma penanganan dari sekadar respons darurat (emergency response) menjadi manajemen risiko ekonomi (economic risk management).
Ada lima rekomendasi kebijakan mendesak yang disuarakan oleh Ekonom Muda Kalteng ini:
-
Pengendalian Karhutla Berbasis Nilai Ekonomi: Pemetaan prioritas pemadaman harus mempertimbangkan kedekatannya dengan sentra pertanian, permukiman, dan jalur distribusi utama.
-
Dashboard Terintegrasi: Membangun pusat data digital yang memadukan titik panas (hotspot), sebaran kekeringan, data produksi, stok beras, hingga jalur logistik pangan.
-
Pengamanan Produksi Pertanian: Memprioritaskan pompanisasi, pengamanan sumber air, dan irigasi darurat bagi sentra pertanian yang mengalami defisit air.
-
Stabilitas Stok dan Distribusi: Memastikan buffer stock Bulog mencukupi dan memetakan jalur pasokan alternatif dari wilayah surplus secara proaktif.
-
Sinergi Pencegahan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan berjalan ketat mengingat tingginya biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat apabila karhutla dibiarkan meluas.
“Prinsipnya sederhana: jangan menunggu kekeringan menjadi gagal panen, jangan menunggu karhutla menjadi gangguan distribusi, dan jangan menunggu kekurangan pasokan berubah menjadi lonjakan inflasi. Semakin dini mitigasi dilakukan, semakin kecil biaya ekonomi yang harus ditanggung,” pungkas Rio.
