TALAWANG NEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan rapat koordinasi dan fasilitasi peningkatan daya saing wilayah Tahun 2023 di Best Western Batang Garing Hotel Palangka Raya, Kamis (21/9/2023).
“Sasaran dari pelaksanaan rapat koordinasi dan fasilitasi peningkatan daya saing wilayah Tahun 2023 ini adalah untuk tercapainya koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota dan antar daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya melalui peningkatan daya saing wilayah berbasis kawasan dan strategis nasional,” kata ketua panitia rakor…
Kalteng merupakan salah satu provinsi yang ditunjuk menjadi lokasi proyek program Food Estate.
Ia menyebut, program ini dikelola oleh Kementerian Pertanian berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas serta yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan di Kabupaten Gunung Mas.
“Menindaklanjuti hal tersebut maka Topik yang diangkat pada Rapat Koordinasi yang kita selenggarakan hari ini adalah Prospek dan Pengembangan Kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah,” ungkapnya.
Adapun Peserta yang diundang pada Rapat Koordinasi ini terdiri dari Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng, Perangkat Daerah Teknis Lingkup Kalteng , Lingkup Kabupaten Pulang Pisau, Lingkup Kabupaten Kapuas dan Lingkup Kabupaten Gunung Mas serta Pemangku Adat, Pemerhati Lingkungan dan Akademisi dengan total peserta sebanyak 80 (Delapan Puluh) orang.
Sementara untuk narasumber pada kegiatan tersebut yakni Pejabat dari Kementerian Pertanian RI, Pejabat dari Bappenas RI, Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya, Pejabat dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah serta Pejabat dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan II.
Sementara itu, Sekda Kalteng dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko menyampaikan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.4.3-667 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Gubernur Bidang Pemerintahan yakni fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya melalui peningkatan daya saing wilayah berbasis kawasan dan strategis nasional.
“Kawasan strategis Nasional atau saya persempit menjadi Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi,” katanya.
Pemerintah Pusat telah mencanangkan Program Strategis Nasional (PSN) Lumbung Pangan Nasional sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan serta menjadi solusi mengatasi ketergantungan impor pangan melalui pembukaan lahan di berbagai wilayah di Indonesia.
“Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang ditunjuk menjadi lokasi proyek melalui program Food Estate yang dikelola oleh Kementerian Pertanian di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas untuk tanaman padi seluas 165.000 Ha, serta yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan di Kabupaten Gunung Mas untuk tanaman Singkong seluas 60.000 Ha,” bebernya.
Dalam perkembangannya, tidak semua areal yang dipilih sebagai lokasi pembangunan proyek membuahkan hasil sebagaimana yang direncanakan dan diharapkan. Belum ada koordinasi dan laporan kepada Gubernur mengenai progress pengembangan Kawasan “Food Estate Singkong” di Kabupaten Gunung Mas.
Menurutnya, lokasi pengembangan food estate padi di Kabupaten Kapuas juga belum optimal karena masalah sistem tata kelola air, cuaca dan masalah pertanahan. Oleh sebab itu, mitigasi resiko kegagalan akibat perubahan iklim yang dibarengi dengan optimasi pemanfaatan sumber daya dan diversifikasi produk perlu dilakukan dan mendesak untuk dilaksanakan. Integrated Farming System dalam kerangka food estate barangkali konsep yang perlu diterapkan untuk area yang memang tidak sesuai untuk ditanami padi atau singkong.
“Pemerintah Daerah dan kita semua tentu saja sangat mendukung dan berkepentingan agar pembangunan Kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional berhasil, berkesinambungan, berkelanjutan dan memberikan multiflier effect bagi pembangunan daerah serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” jelasnya.
Yuas menjelaskan, suatu proyek atau Program tidak selalu dapat kita rasakan hasilnya secara instan. Mungkin indikator outcomes, benefit maupun impact-nya baru dapat dirasakan beberapa tahun kemudian, bahkan melewati periode masa jabatan Kepemimpinan Nasional maupun Kepala Daerah.
“Saya harapkan melalui rakor ini dapat menghasilkan masukan-masukan dan rekomendasi yang berharga untuk disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri terhadap keberlanjutan dan prospek Program Strategis Nasional Food Estate di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
