PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat kesiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat. Sebanyak 10.700 personel gabungan disiapkan untuk mendukung penanganan karhutla di seluruh wilayah Kalteng.
Jumlah tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari Pemerintah Provinsi, BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri hingga relawan.
Dari total kekuatan personel tersebut, lebih dari 5.300 orang merupakan relawan masyarakat yang tergabung dalam sejumlah kelompok, di antaranya Masyarakat Peduli Api (MPA), Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), Barisan Pemadam Kebakaran (Balakar) dan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menilai keberadaan relawan menjadi salah satu kekuatan penting dalam penanganan karhutla, terutama untuk mempercepat respons ketika titik api mulai terdeteksi.
Hal itu disampaikan Agustiar saat memimpin Apel Gelar Pasukan Penguatan Penanganan Karhutla di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin (31/8/2026).
Dalam apel tersebut, Gubernur meminta seluruh personel yang terlibat memperkuat koordinasi dan bekerja dalam satu komando bersama TNI, Polri, BNPB, BPBD serta unsur terkait lainnya.
Menurutnya, kesiapan personel tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga pemahaman terhadap tugas, ketersediaan perlengkapan dan logistik serta mekanisme koordinasi di lapangan.
“Pastikan personel kita siap dan memahami tugas, memiliki perlengkapan dan logistik yang memadai, serta dalam koordinasi yang jelas. Pastikan mereka semua terlindungi,” kata Agustiar.
Penguatan penanganan karhutla juga diperkuat dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana karhutla melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/230/2026 tertanggal 31 Agustus 2026.
Penetapan tersebut menjadi dasar dalam pengerahan sumber daya, termasuk personel dan logistik, sekaligus memperkuat koordinasi antara posko utama, unit taktis di lapangan dan kelompok relawan.
Dengan kekuatan personel gabungan yang mencapai 10.700 orang, pemerintah daerah menargetkan penanganan kebakaran dapat dilakukan sedini mungkin sehingga potensi meluasnya karhutla dan dampak asap terhadap masyarakat dapat ditekan.
Di sisi lain, masyarakat tetap diminta berperan dalam mencegah munculnya titik api, terutama dengan tidak melakukan pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran dan sulit dikendalikan.
